 |
| Hari Tani Nasional ke-65, Partai Buruh dan SPI desak Presiden Prabowo laksanakan reforma agraria sejati dengan enam tuntutan pokok demi kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.(foto: Partai Buruh) |
Solidaritas.Online - Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 menjadi momentum penting bagi gerakan tani Indonesia. Untuk pertama kalinya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Partai Buruh bersama Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak pelaksanaan reforma agraria sejati dengan menyampaikan enam tuntutan pokok demi kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia.
Enam Tuntutan Reforma Agraria SPI
SPI merinci enam tuntutan utama dalam aksi peringatan HTN 2025, yaitu:
1. Menyelesaikan konflik agraria yang dihadapi petani, sekaligus menghentikan kriminalisasi dan kekerasan dalam proses penyelesaiannya.
2. Mengalokasikan tanah perusahaan perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), termasuk hasil Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
3. Merevisi Perpres Percepatan Reforma Agraria No. 62 Tahun 2023 agar selaras dengan agenda kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
4. Merevisi UU Pangan, UU Kehutanan, dan UU Koperasi, serta mendorong pembentukan UU Masyarakat Adat untuk memperkuat koperasi petani.
5. Mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai memperparah ketimpangan agraria dan melemahkan sektor pangan, pekerjaan, pendidikan, serta kesehatan.
6. Membentuk Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani guna memastikan implementasi kebijakan berjalan nyata.
Desakan Kepada Presiden Prabowo
Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menegaskan pentingnya agenda ini.
“Reforma agraria sejati sudah tercantum sebagai agenda prioritas dalam Asta Cita. Namun hingga kini, pemerintah belum juga menyusun kebijakan maupun program nyata untuk mengimplementasikannya. Padahal inilah saat yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan keberanian politiknya,” ujar Henry.
Data Badan Pertanahan Nasional menunjukkan ketimpangan agraria semakin tajam dengan rasio gini penguasaan tanah mencapai 0,58, sementara jumlah petani gurem terus meningkat.
Anggota SPI sendiri menghadapi konflik agraria melibatkan 118.792 kepala keluarga dengan luasan 537.062 hektare, berhadapan dengan perusahaan perkebunan, kehutanan, hingga institusi negara.
Dukungan Penuh Partai Buruh
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan reforma agraria sejati bukan hanya isu keadilan sosial, melainkan strategi ekonomi makro.
“Partai Buruh berdiri bersama petani dalam menuntut reforma agraria sejati. Janji reforma agraria dalam Asta Cita harus diwujudkan, bukan hanya jargon. Presiden Prabowo memiliki kesempatan bersejarah untuk menunjukkan keberanian politiknya. Tanah untuk petani adalah syarat mutlak bagi kedaulatan pangan dan keadilan sosial,” tegas Said Iqbal.
Momentum Hari Tani Nasional
SPI dan Partai Buruh menegaskan, perjuangan reforma agraria tidak boleh lagi ditunda. HTN ke-65 harus menjadi titik awal keberanian pemerintah untuk berpihak pada rakyat, bukan oligarki tanah.
Reforma agraria sejati diyakini sebagai jalan menuju kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan Indonesia yang berdaulat.
