 |
| Presiden Prabowo Subianto umumkan para ketum parpol sepakat pecat anggota DPR bermasalah mulai 1 September 2025. DPR juga bakal pangkas tunjangan dan stop kunjungan kerja luar negeri. (Foto: Biro Pers Presiden) |
Solidaritas.Online - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa para ketua umum partai politik di Indonesia telah bersepakat mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang dinilai bermasalah.
Keputusan besar ini akan berlaku mulai 1 September 2025 dengan pencabutan keanggotaan DPR bagi anggota yang terbukti menyampaikan pernyataan keliru atau tidak berpihak pada rakyat.
“Dalam rangka penyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya mendapatkan laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung 1 September 2025 yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang mungkin telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujar Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8).
Komitmen Parpol Pastikan DPR Berpihak ke Rakyat
Prabowo menekankan bahwa keputusan tersebut menjadi bukti nyata komitmen para ketum parpol untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” tegasnya.
Selain sanksi pemecatan, pimpinan DPR juga dikabarkan siap meninjau ulang sejumlah kebijakan. Termasuk di antaranya pemangkasan besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara, dan para Ketua Umum Partai Politik telah menyampaikan, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat,” lanjut Prabowo.
Tegaskan Sikap atas Aksi Anarkis
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya terus memantau dinamika di Jakarta maupun sejumlah kota lainnya.
Ia menegaskan negara menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, namun mengingatkan bahwa aksi anarkis hingga menimbulkan korban jiwa tidak dapat ditoleransi.
“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” jelasnya.
Dengan langkah tegas ini, publik menaruh harapan besar agar parlemen kembali fokus memperjuangkan kepentingan rakyat dan mengembalikan marwah DPR sebagai wakil sejati masyarakat.
