 |
| Foto; instagram @ckpinfo/ ini bukti ketaatan warga kerawang membayar pajak, dengan banyak kendaraan roda dua di samsat karawang |
Solidaritas.Online - Keluhan kembali mencuat dari warga Karawang dan sekitarnya. Meskipun telah dijanjikan perbaikan infrastruktur jalan oleh pemerintah, kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan.
Warga tetap membayar pajak kendaraan bermotor dengan tertib, namun kondisi jalan di sejumlah wilayah, terutama di daerah Cikampek dan Jatisari, masih memprihatinkan dan menjadi momok bagi para pengendara.
Beberapa waktu lalu, langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat menuai pujian. Ia mengeluarkan surat edaran tentang penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk semua jenis kendaraan.
Kebijakan ini disambut antusias oleh masyarakat yang melihatnya sebagai angin segar di tengah beban ekonomi. Dalam pernyataan resminya, Dedi menegaskan bahwa dana dari pembayaran pajak kendaraan akan langsung dialokasikan untuk perbaikan jalan di seluruh wilayah Jawa Barat.
Namun, realitas yang dihadapi warga Karawang-Cikampek seolah menjadi tamparan keras bagi janji tersebut. Meski mereka telah memenuhi kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak secara tertib, kondisi jalan justru semakin memprihatinkan.
Kerusakan parah terlihat di berbagai titik, salah satunya adalah jalur utama Jatisari yang mengalami kerusakan berat. Jalanan berlubang, tidak rata, dan minim penerangan menjadi ancaman serius bagi keselamatan pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua dan pengemudi kendaraan niaga.
“Kami bayar pajak bukan cuma buat administrasi kendaraan, tapi juga karena dijanjikan jalan mulus. Tapi kenyataannya? Masih banyak jalan yang berlubang, rawan kecelakaan," keluh Wahyu, seorang warga yang sedang membayar pajak di kantor Samsat Karawang.
Keluhan seperti yang disampaikan Wahyu bukanlah hal baru. Warga di berbagai kecamatan terus menyuarakan kondisi jalan rusak, bahkan tak jarang mengunggahnya di media sosial agar mendapat perhatian dari pihak terkait. Meski begitu, respons yang datang dari pemerintah daerah maupun provinsi dinilai lambat dan belum menyentuh akar persoalan.
Masyarakat kini berharap, tidak hanya pada kebijakan bersifat administratif seperti penghapusan denda pajak, tetapi pada aksi nyata yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Infrastruktur jalan yang baik bukan hanya hak, tetapi juga kebutuhan mendasar yang menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan keselamatan.
Tertib pajak telah dijalankan oleh masyarakat dengan penuh kesadaran. Kini, giliran pemerintah menunjukkan tanggung jawabnya untuk merealisasikan janji-janji tersebut. Sudah saatnya warga Karawang dan sekitarnya merasakan manfaat nyata dari kewajiban yang telah mereka penuhi.***
