 |
| Pelayanan Dinas Sosial Lampung Utara diduga bermasalah. Proposal alat bantu disabilitas dari Desa Sri Agung hilang hampir satu tahun dan belum direalisasikan, warga kecewa. |
Solidaritas.Online - Pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara kembali menuai sorotan. Dinas yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menangani persoalan sosial itu diduga tidak serius menjalankan tugasnya.
Pasalnya, proposal permohonan alat bantu bagi penyandang disabilitas dari Desa Sri Agung, Kecamatan Sungkai Jaya, dikabarkan hilang dan tak kunjung direalisasikan meski telah diajukan hampir satu tahun lalu.
Proposal tersebut berisi permohonan bantuan alat bantu disabilitas seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu dengar. Namun hingga kini, warga yang mengajukan permohonan belum menerima bantuan apa pun.
Sekitar bulan Juni, proposal permohonan alat bantu dari Desa Sri Agung dinyatakan tidak ada oleh salah satu petugas Dinas Sosial Lampung Utara, yakni Ibu Emma, selaku Kasi Bidang Rehabilitasi Sosial (Resos).
Pernyataan tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait kinerja serta sistem pengawasan administrasi di lingkungan Dinas Sosial Lampung Utara, Minggu (14/12/2025).
Keluhan demi keluhan terus bermunculan dari masyarakat. Warga Desa Sri Agung mengaku sangat kecewa karena permohonan alat bantu yang mereka ajukan tak kunjung diterima.
“Ya pasti kecewa, bang. Permohonan kami itu nggak seberapa. Kami sebagai warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Apalagi dengan keadaan saya sekarang, sangat memerlukan kursi roda. Masak mau ke kamar mandi saja harus minta tolong anak atau istri. Gimana kalau mereka nggak ada di rumah, repotkan jadinya. Seingat saya sudah hampir satu tahun kursi roda yang saya ajukan dari Desa Sri Agung tak kunjung kami terima,” ujar salah satu warga penyandang disabilitas dengan nada kecewa.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Tim Media Solidaritas melakukan penelusuran. Setelah dikonfirmasi kepada mantan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Kabid Resos) Dinas Sosial Lampung Utara, yang bersangkutan membenarkan bahwa proposal tersebut memang pernah diterima langsung olehnya.
“Memang benar saya yang langsung menerima proposal itu, tapi sekarang saya sudah di-rolling dan tidak lagi di Dinas Sosial. Masalah proposal itu sudah saya serahkan kepada Bu Emma selaku Kasi Resos,” ujarnya kepada awak media.
Namun, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Ibu Emma justru tidak mengakui adanya proposal tersebut. Ia juga menyatakan belum pernah menerima penyerahan proposal dari mantan Kabid Resos sebelumnya.
Peristiwa ini semakin memperkuat dugaan buruknya pelayanan di Dinas Sosial Lampung Utara. Selain terkesan saling lempar tanggung jawab, publik juga mempertanyakan sistem pengarsipan administrasi. Secara logika, proposal yang masuk ke instansi pemerintah seharusnya tercatat dan memiliki arsip resmi.
Kondisi ini dinilai mencerminkan ketidakprofesionalan dalam tata kelola pelayanan publik. Padahal, Dinas Sosial memiliki tugas dan fungsi membantu Bupati dalam urusan sosial, termasuk penanganan warga miskin, penyandang disabilitas, ODGJ, serta anak-anak terlantar sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Warga berharap Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Utara dapat turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Dinas Sosial, khususnya terkait kinerja dan tanggung jawab petugas di dalamnya.
Apabila terbukti terjadi kelalaian dalam pelayanan, masyarakat meminta agar dilakukan tindakan tegas dan pembenahan menyeluruh, bahkan perombakan internal jika diperlukan.
Warga menilai, tanpa perbaikan serius di Dinas Sosial, berbagai program pemerintah untuk melayani masyarakat miskin, rentan, dan penyandang disabilitas tidak akan berjalan secara optimal.
(Yosef)
