 |
| Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mendorong pemanfaatan obligasi daerah sebagai strategi pembiayaan pembangunan guna mengurangi ketergantungan dana transfer pusat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. |
Solidaritas.Online - Upaya Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat terus diperkuat. Salah satu langkah yang mulai dijajaki adalah pemanfaatan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditunjukkan oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dengan menghadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI yang digelar di Hotel Wyndham Surabaya, Kamis (5/2). Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi oleh Pj Sekda Tulungagung Soeroto, S.Sos., M.M.
Sarasehan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Ketua Badan Anggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng.
Forum ini mengangkat tema “Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan dan Instrumen Investasi Publik”.
Dalam diskusi tersebut dibahas peluang pemerintah daerah memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan pembangunan, khususnya untuk proyek infrastruktur dan peningkatan layanan publik yang membutuhkan pembiayaan besar dan berjangka panjang.
Bupati Gatut Sunu menilai, tantangan fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dan kreatif dalam mengelola sumber pembiayaan.
Menurutnya, obligasi daerah tidak semata-mata menjadi instrumen pinjaman, tetapi juga mencerminkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami ingin pembangunan di Tulungagung tidak hanya bergantung pada APBD dan dana transfer pusat. Obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan yang sehat, berorientasi jangka panjang, serta memperkuat kepercayaan publik,” ujar Gatut Sunu.
Ia juga menambahkan, skema obligasi daerah membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai investor. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya merasakan hasil pembangunan, tetapi juga turut berperan dalam mendukung pembiayaannya.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor keuangan, Bupati berharap berbagai kendala pendanaan proyek strategis dapat ditekan.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Kabupaten Tulungagung siap melangkah menuju kemandirian fiskal dan pembangunan yang lebih progresif.
(Dadang)
