 |
| HMI, BEM, ojek online, dan elemen masyarakat Purwakarta gelar demo di DPRD. Mereka menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset, menolak kenaikan tunjangan DPR, serta mendesak penanganan serius isu lingkungan. |
Solidaritas.Online - Ratusan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), komunitas ojek online, serta elemen masyarakat Purwakarta menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta.
Aksi ini membawa sejumlah tuntutan, mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset, penolakan kenaikan tunjangan DPR, hingga desakan penanganan serius terhadap isu lingkungan, Senin (01/09).
Massa aksi terlihat membawa spanduk dan poster bertuliskan “Keadilan Sosial untuk Semua”, “Sahkan RUU Perampasan Aset”, “Tolak Kenaikan Tunjangan DPR”, hingga “Lindungi Lingkungan Hidup”.
Orasi lantang pun berkumandang, mendesak DPRD dan pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi rakyat.
Tuntutan HMI: Sahkan RUU Perampasan Aset
Ketua HMI Cabang Purwakarta, Muhammad Asep Budiana, menegaskan bahwa keadilan sosial harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar janji.
“Kami menuntut keadilan sosial yang sebenarnya, bukan hanya sekedar janji-janji kosong. Kami ingin pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi dan memperjuangkan keadilan bagi rakyat,” ujar Asep Budiana.
Ia menambahkan, RUU Perampasan Aset penting untuk memulihkan kerugian negara akibat praktik korupsi.
“Dengan RUU ini, kami berharap dapat memulihkan aset-aset negara yang telah dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
BEM: Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
Selain itu, BEM Purwakarta juga menyoroti rencana kenaikan tunjangan DPR yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
“Kami tidak ingin DPR yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tapi tidak peduli dengan nasib rakyat,” kata perwakilan BEM.
Menurut mereka, langkah tersebut tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kami ingin DPR yang lebih peduli dengan nasib rakyat, bukan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri,” tambahnya.
Isu Lingkungan Jadi Sorotan
Elemen masyarakat yang tergabung dalam aksi turut menekan pemerintah agar lebih serius dalam menangani persoalan lingkungan, mulai dari polusi udara, pengelolaan sampah, hingga perlindungan hutan.
“Kami ingin pemerintah dan DPRD Kabupaten Purwakarta lebih serius dalam menangani isu-isu lingkungan, karena lingkungan hidup yang sehat adalah hak dasar rakyat,” ujar perwakilan masyarakat.
Mereka menegaskan bahwa problem lingkungan tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial dan ekonomi.
“Kami ingin pemerintah dan DPRD Kabupaten Purwakarta lebih holistik dalam menangani isu-isu lingkungan, karena lingkungan hidup yang sehat adalah kunci bagi kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Ojek Online: Tuntut Perlindungan dan Kesejahteraan
Kelompok ojek online yang ikut turun ke jalan menolak kebijakan yang dianggap tidak adil bagi pekerja transportasi daring.
“Kami menolak isu ojek online yang dinilai tidak adil dan tidak manusiawi. Kami ingin pemerintah dan DPRD Kabupaten Purwakarta lebih peduli dengan nasib kami sebagai pekerja ojek online,” ungkap salah satu perwakilan.
Mereka juga mendesak perbaikan regulasi terkait tarif, keselamatan, hingga kesejahteraan pengemudi.
“Kami ingin pemerintah dan DPRD Kabupaten Purwakarta lebih peduli dengan nasib kami, bukan hanya memikirkan kepentingan perusahaan ojek online,” tegasnya.
Gelombang Perlawanan Mahasiswa dan Rakyat
Menutup orasinya, Asep Budiana menegaskan bahwa unjuk rasa ini adalah simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
“Unjuk rasa ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masa depan Kabupaten Purwakarta. Kami tidak akan diam melihat ketidakadilan dan ketidakpedulian pemerintah terhadap rakyat,” ucapnya.
Ia menambahkan, perjuangan tidak akan berhenti pada aksi hari ini.
“Kami akan terus berjuang dan mengawal isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat, sampai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dapat terjaga,” tegas Asep.
Aksi di Purwakarta ini diharapkan menjadi energi baru bagi mahasiswa dan masyarakat dalam memperjuangkan keadilan sosial, lingkungan hidup, serta kebijakan yang berpihak pada rakyat.***
