Solidaritas.Online - Dalam semangat mewujudkan visi "Tapanuli Tengah Naik Kelas, Adil Untuk Semua," Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, SH, MH, turun langsung menemui warga yang terdampak operasional PT. Nauli Sawit.
Pertemuan ini berlangsung di Aula Kantor Camat Sirandorung pada Jumat (11/07/2025), sebagai upaya membuka ruang dialog dan solusi atas persoalan yang sudah berlangsung cukup lama.
Dalam sambutannya, Bupati Masinton menyampaikan bahwa kedatangannya merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dan perusahaan sawit tersebut.
"Kehadiran saya kemari untuk mengurai permasalahan yang terjadi antara masyarakat Tapanuli Tengah dengan PT. Nauli Sawit, sehingga bisa dicari jalan keluarnya. Kita ingin masyarakat Tapanuli Tengah ini tidak hanya sebagai penonton saja tetapi harus mendapatkan kontribusi dari perusahaan," tegas Masinton.
Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil pihak manajemen PT. Nauli Sawit sebelumnya untuk membahas sejumlah keluhan masyarakat, termasuk legalitas perizinan dan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan warga sekitar.
"Mereka juga mengakui bahwa plasma untuk perkebunan rakyat belum dilaksanakan oleh mereka, sehingga ini kita dorong agar bisa dilaksanakan sebagai kepedulian mereka terhadap masyarakat Tapanuli Tengah," ujarnya.
Masinton menambahkan bahwa pemerintah daerah tetap terbuka terhadap investor yang ingin menanamkan modal di Tapteng.
Namun, ia menegaskan pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam hal perizinan, pelaksanaan program CSR, pembangunan kebun plasma, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.
Warga Sampaikan Keluhan Langsung
Salah satu warga terdampak dari SP 3 Bajamas, Kecamatan Sirandorung, Parningotan Purba, mengutarakan keresahan masyarakat yang sudah berlangsung sejak perusahaan ini berdiri. Ia menyebutkan adanya konflik agraria hingga ketidakadilan dalam penggajian.
"Kami berharap dengan kedatangan Bapak Bupati Tapanuli Tengah bisa menyelesaikan permasalahan ini. Harapan kami ada pada Bapak Bupati, karena permasalahan ini sudah lama tapi belum ada jalan keluarnya," ungkap Parningotan.
Hadirkan Banyak Pihak Terkait
Guna memastikan penanganan masalah yang menyeluruh dan lintas sektor, pertemuan ini dihadiri berbagai pejabat dan stakeholder terkait, di antaranya perwakilan dari Polres Tapteng, Kepala Kantor Pertanahan, sejumlah kepala dinas seperti DPMMPPTSP, Perhubungan, Kominfo, Lingkungan Hidup, Bappeda, PUPR, Ketenagakerjaan, Pertanian, hingga Kabag Prokopim dan BPKPAD.
Turut hadir pula Camat Manduamas dan Sirandorung, Kapolsek Manduamas, serta para kepala desa/lurah bersama masyarakat terdampak.