Solidaritas.Online - Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, pada Jumat (11/07/2025).
Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda pengawasan DPR RI terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor pertanahan.
Dalam pertemuan strategis ini, Bupati Dadang menyoroti progres signifikan yang telah dicapai Kabupaten Bandung melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Dari total sekitar 1,2 juta bidang tanah, hampir 900 ribu bidang telah berhasil terdaftar. Ini berkat kerja sama yang baik antara Pemkab Bandung dan Kantor BPN,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam percepatan sertifikasi aset daerah.
“Dari hampir 2.200 bidang aset milik pemerintah, 1.500 sudah bersertifikat. Kami targetkan sisanya segera selesai,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi konstitusional DPR dalam melakukan pengawasan.
“Kami hadir di sini untuk memastikan tata kelola PNBP sektor pertanahan berjalan baik, akuntabel, dan memberi manfaat bagi negara,” ujar Ahmad Heryawan.
Ia menyampaikan dorongan Komisi II agar pelayanan pertanahan terus dibenahi, terutama dalam aspek administrasi.
“Mulai dari proses pendaftaran, pengukuran, hingga perpanjangan hak atas tanah, harus dilakukan secara cepat dan efisien. Karena salah satu penyebab rendahnya PNBP adalah lamanya pengurusan alas hak,” katanya.
Sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian ATR/BPN pada Mei lalu, Komisi II telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan PNBP Sektor Pertanahan guna mengakselerasi reformasi layanan pertanahan secara nasional.
Ahmad Heryawan juga menyoroti empat isu krusial yang harus dituntaskan:
1. Realisasi PNBP yang masih rendah,
2. Regulasi yang belum optimal,
3. Praktik mafia tanah dan korupsi,
4. Digitalisasi layanan yang belum merata.
“Kami mendorong agar sistem digital diperkuat dan layanan pertanahan berbasis nilai ekonomi ruang bisa dimaksimalkan,” pungkasnya.