 |
| Foto; Raja Ampat serpihan surga dari tanah Papua/Facebook @Jhason sawoy |
Solidaritas.Online - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait keberadaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua, yang ramai disebut mengancam kelestarian ekosistem alam di wilayah tersebut.
Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah akan meninjau ulang aktivitas pertambangan nikel di kawasan itu dengan memanggil para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik dari BUMN maupun swasta. Hal ini penting dilakukan mengingat Raja Ampat dikenal luas sebagai destinasi wisata unggulan.
"Nanti saya pulang saya akan evaluasi. Saya ada rapat dengan Dirjen saya, saya akan panggil pemilik IUP mau BUMN atau swasta," kata Bahlil di Jakarta dikutip Selasa (3/6/2025).
Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa Papua merupakan daerah Otonomi Khusus yang memiliki kewenangan tersendiri, termasuk dalam menanggapi aspirasi masyarakat terkait keberadaan tambang di daerah mereka.
"Sama dengan Aceh. Jadi perlakuannya juga khusus. Ini mungkin saja saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi. Nanti tambangnya itu kita akan sesuaikan dengan amdal saja," kata dia.
Sebagaimana diberitakan, aktivitas tambang nikel telah menjangkau Pulau Kawe, Pulau Gag, hingga Pulau Manuran. Keberadaan tambang-tambang ini dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif terhadap ekosistem laut maupun daratan setempat.
