 |
| Produksi tekstil di salah satu perusahaan (Foto; Trenasia) |
Solidaritas.Online - Permendag Nomor 8 Tahun 2024 menjadi duri dalam daging bagi industri tekstil Indonesia. Aturan yang membuka kran impor pakaian jadi ini dituding sebagai biang kerok PHK massal, termasuk kebangkrutan Sritex yang mencampakkan 27 ribu buruh.
Presiden Prabowo Subianto geram, memerintahkan pencabutan aturan ini sejak April 2025 jika tak berpihak pada rakyat. Namun, hingga Juni 2025, Permendag 8/2024 masih bercokol. Mengapa?
Wahyu Hidayat, Ketua Exco Partai Buruh Purwakarta, pendiri spirit binokasih, mendapatkan informasi mencengangkan di Indonesia Business Forum, 11 Juni 2025 yang disiarkan langsung pukul 20.00-21.00 WIB.
Ia menyebut draft pengganti Permendag 8/2024 telah rampung berbulan lalu, tapi mandek di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bawah Airlangga Hartarto. "Ada persaingan kepentingan di dalam kementerian. Draft pengganti tertahan di Kemenko. Ada apa sebenarnya?" ungkap Wahyu dengan nada tegas.
Permendag 8/2024 menghapus Persetujuan Teknis (Pertek) dari Kemenperin, memungkinkan banjirnya produk impor yang memukul industri lokal. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menegaskan pihaknya siap memberikan masukan untuk revisi, sementara Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut revisi masih dalam diskusi.
Namun, lambannya proses ini memicu kecurigaan: adakah agenda terselubung di balik penahanan draft pengganti? Apakah ada pihak yang diuntungkan oleh kelangsungan Permendag 8/2024?
Dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri 8 April 2025, Prabowo meminta Permendag nomor 8 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dicabut, jika memang tidak menguntungkan Indonesia.
Pernyataan ini merespons pertanyaan Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang mengatakan Permendag 8 menjadi biang kerok banyak PHK di Indonesia.
"Pak Iqbal, saya kira saran anda itu sangat baik. Sekarang saya minta ya, Permendag nomor 8 masalahnya apa. Segera lapor ke saya. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut aja deh," katanya
Wahyu menyerukan Presiden Prabowo turun tangan langsung. "Kami, buruh dan pekerja, meminta keadilan. Permendag 8/2024 harus segera dicabut demi selamatkan industri tekstil dan pekerja Indonesia!" tegasnya. Rakyat menanti langkah tegas pemerintah untuk menghentikan krisis ini.
(Why)
