 |
| Foto; pemkot bandung |
Solidaritas.online - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan bersama para kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat mendeklarasikan komitmen kuat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).
Deklarasi ini digelar dalam forum bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (4/6/2025). Dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, forum tersebut menegaskan pentingnya sinergi dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan.
Lima butir komitmen disampaikan secara bersama-sama, mencerminkan tekad untuk membangun pemerintahan yang kuat dan berintegritas.
Pertama, para kepala daerah dan ketua DPRD bersepakat menjalankan tugas secara benar, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
Kedua, menegaskan integritas kelembagaan dan kepemimpinan dalam setiap pelaksanaan tugas.
Ketiga, menjamin bahwa perencanaan dan penganggaran APBD bebas dari intervensi, mengutamakan kepentingan publik.
Keempat, pengawasan dan pengendalian akan diperkuat demi terciptanya pemerintahan yang bersih.
Kelima, seluruh pimpinan daerah menyatakan siap bersinergi dengan semua pemangku kepentingan untuk memberantas korupsi, baik secara preventif maupun melalui penegakan hukum.
Deklarasi ini disaksikan langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Pujianto Purnama. Ia menyambut baik langkah tersebut namun menekankan pentingnya implementasi nyata.
“Kami mengapresiasi langkah komitmen ini. Tapi lebih dari sekadar pernyataan, yang kita butuhkan adalah implementasi konkret di lapangan. KPK siap mendampingi dan mengawasi,” tegas Bahtiar.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa komitmen ini bukan sekadar formalitas, tetapi akan menjadi pedoman dalam setiap kebijakan, khususnya terkait anggaran, pelayanan publik, dan perizinan.
“Bandung harus menjadi contoh. Tidak boleh ada ruang abu-abu dalam pengelolaan APBD. Kami akan terus perkuat sistem pengawasan internal, termasuk lewat digitalisasi dan pelibatan masyarakat,” ujar Farhan.
