Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Ancaman Seaplane di Rinjani: Ekosistem Terancam, Ekonomi Lokal Terganggu

20 Juni 2025 | 01:04 WIB | 0 Views Last Updated 2025-06-19T18:07:56Z
dari Puncak Gunung Rinjani 3.726 mdpl salah satu Gunung terindah di Indonesia/foto: Facebook @Andrea Ramadhan

Solidaritas.Online - PT Solusi Pariwisata Inovatif (SPI) berencana menghadirkan layanan seaplane dan fasilitas glamping di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Namun, rencana ini justru memicu gelombang penolakan dari para pelaku wisata lokal.

Zaenal Abidin, seorang trekking organizer asal Senaru, Lombok Utara (KLU), secara tegas menyuarakan penolakannya. Ia menilai rencana ini dapat memberikan dampak negatif bagi pelaku jasa wisata lokal, terutama porter dan pemilik penginapan.

"Bukan saya saja yang menolak rencana itu, tapi sejumlah pelaku jasa usaha wisata baik dari Lombok Timur maupun KLU," ujar Zaenal saat dihubungi pada Kamis (19/6/2025), dilansir dari TribunLombok.com.

Ia menambahkan, "Bukan hanya kami yang menjual jasa, tapi juga para porter dan pemilik penginapan tentu akan berdampak juga terkait penurunan tamu dan pendapatan."

Zaenal juga menyuarakan kekhawatirannya terhadap keberlangsungan lingkungan Gunung Rinjani.

"Coba pikirkan orang-orang nantinya akan menggunakan pesawat kemudian langsung menuju Danau Segara Anak, tentu ini akan sangat mengancam alam Rinjani," tegasnya.

Senada dengan Zaenal, Muji Sembahulun, trekking organizer dari Sembalun, juga menolak keras wacana ini. Ia khawatir keberadaan seaplane akan membawa dampak buruk bagi perekonomian warga lokal.

"Dengan tegas kami menolak wacana pengoperasian Seaplane ke Gunung Rinjani. Karena akan terdampak buruk terhadap pelaku jasa wisata lokal di Sembalun khususnya. Penginapan akan sepi, para porter, pedagang, guide tour juga pastinya akan terdampak," jelas Muji.

Muji berharap pemerintah turun tangan dan mengambil sikap tegas terhadap rencana tersebut.

"Kalau tamu-tamu itu naik kapal ke Rinjani dari Bali, apa yang masyarakat lokal kerjakan dan dapatkan. Jadi kami berharap pemerintah tegas soal ini," pungkasnya.

×
Berita Terbaru Update