 |
| Aceng Kudus menegaskan pembinaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Subang terus diperkuat. Sebanyak 160 dapur telah beroperasi dengan pengawasan mutu gizi dan standar IPAL. |
Solidaritas.Online - Ketua Paguyuban Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Subang, Aceng Kudus, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pembinaan terhadap dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikannya menanggapi isu yang beredar mengenai kelayakan menu yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar gizi dan kualitas.
Pernyataan tersebut diungkapkan Aceng saat kegiatan konsolidasi dan silaturahmi bersama mitra dapur MBG serta 30 Koordinator Kecamatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Subang.
Agenda itu berlangsung di kawasan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Subang dan turut dihadiri unsur pemerintah daerah, seperti staf ahli bupati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta perwakilan Dinas Perizinan.
Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya sinergi antara pelaksana program dan pemerintah daerah dalam memperkuat pelaksanaan MBG di lapangan.
Menanggapi kritik terkait menu makanan, Aceng mengakui adanya kemungkinan kekurangan di beberapa dapur. Namun, ia menegaskan kondisi tersebut tidak terjadi secara menyeluruh.
“Ya itu ada, mungkin ada beberapa dapur, tidak mungkin semua dapur. Tapi Insya Allah kita akan membina dapur-dapur yang memang dikatakan belum layak,” ujar Aceng.
Ia menambahkan, pihaknya secara rutin mengingatkan para mitra agar menjaga mutu sajian yang diberikan kepada penerima manfaat. Keseimbangan antara harga bahan baku dan kualitas produk menjadi perhatian utama.
“Saya juga selalu mengingatkan kepada rekan-rekan bagaimana untuk menciptakan atau memfasilitasi dengan harga yang disesuaikan dengan produk-produk yang dikasihkan kepada pengguna,” katanya.
Selain persoalan menu, aspek pengelolaan limbah turut menjadi sorotan, khususnya terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Menurut Aceng, seluruh SPPG telah memiliki fasilitas IPAL, namun masih diperlukan pendampingan untuk memastikan kelayakan teknisnya.
“Kalau setiap SPPG itu semuanya sudah punya IPAL. Cuma yang jadi permasalahan apakah sudah layak atau tidaknya, itu harus ada pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup,” jelasnya.
Untuk itu, dalam forum tersebut pihaknya secara khusus mengundang Dinas Lingkungan Hidup agar memberikan arahan terkait standar IPAL yang sesuai regulasi.
“Makanya dari silaturahmi ini kita undang Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan pencerahan, pengarahan keterkaitan bagaimana posisi IPAL yang baik itu di setiap dapurnya,” ungkapnya.
Saat ini, sekitar 160 dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah Kabupaten Subang. Dengan jumlah tersebut, Aceng berharap peningkatan kualitas layanan terus dilakukan, baik dari sisi standar gizi makanan maupun kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan dan perizinan, agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
(Anggraena)
