 |
| Kasus keracunan makanan MBG di Lampung Utara resahkan warga. Orang tua minta tanggung jawab penyelenggara agar kejadian tak terulang. |
Solidaritas.Online - Warga Lampung Utara mengaku resah dan takut akibat maraknya kasus keracunan makanan yang menimpa anak-anak penerima program MBG (Makan Bergizi).
Program nasional yang digagas Presiden Prabowo melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya bertujuan mulia, yaitu pemenuhan gizi anak bangsa. Namun di lapangan, program ini dinilai kurang pengawasan dan pembinaan yang ketat, sehingga menimbulkan berbagai persoalan.
Minimnya tenaga berkompeten dan sumber daya manusia membuat pelaksanaan MBG justru menimbulkan polemik. Bahkan, regulasi maupun sosialisasi penyelenggara terkesan lemah dan saling lempar tanggung jawab jika terjadi insiden keracunan.
Salah satu kasus terbaru terjadi di Kecamatan Sungkai Jaya. Sejumlah siswa SD di Desa Negara Agung mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG pada 3 Oktober 2025. Kejadian ini sontak membuat para orang tua murid merasa trauma.
“Kami trauma dan takut untuk menerima makanan bergizi lagi. Siapa yang mau bertanggung jawab jika di kemudian hari terjadi lagi keracunan?” ungkap salah satu wali murid.
Orang tua juga menuntut adanya kejelasan dari pihak penyelenggara.
“Kami mengharapkan adanya pernyataan resmi dan tertulis dari pihak SPPG, ahli gizi, serta dapur siapa yang bertanggung jawab jika terjadi lagi keracunan seperti yang pernah terjadi,” tambahnya.
Hasil uji laboratorium BPOM yang disampaikan Dinas Kesehatan Lampung Utara membuktikan bahwa menu yang dikonsumsi anak-anak tersebut positif mengandung bakteri.
“Ya, mengandung bakteri Staphylococcus aureus di menu Mei, penyebab keracunan,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara.
Meski demikian, hingga kini pihak SPPG maupun dapur penyedia makanan belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah ke depan. Hal ini semakin menambah kecemasan para orang tua.
“Kami selaku orang tua merasa cemas dan takut, dan kami mengharapkan kepada pihak-pihak terkait agar dapat menindak tegas permasalahan ini,” tegas warga.
Mereka menilai program MBG sebenarnya sangat baik untuk pemenuhan gizi anak bangsa. Namun jika permasalahan ini tidak diselesaikan, regulasi tidak jelas, serta tidak ada sanksi pidana yang tegas, orang tua mengaku lebih memilih menolak program tersebut.
“Program presiden ini sangat bagus guna pemenuhan gizi anak bangsa, akan tetapi jika polemik ini tidak diselesaikan dan regulasi perundang-undangan serta pidananya tidak jelas, kami dengan tegas menolak makan bergizi ini daripada anak-anak kami jadi korban,” pungkasnya.
(Yosef)
