 |
| Nasionalisasi BCA dinilai solusi utang negara. Sasmito ungkap dugaan kerugian Rp400 triliun dalam skandal BLBI–BCA Gate. |
Solidaritas.Online - Presiden RI Prabowo Subianto didesak berani mengambil langkah nasionalisasi terhadap Bank Central Asia (BCA) guna menutup beban utang negara yang semakin menumpuk. Desakan ini datang dari Sasmito Hadinagoro, Senin (1/9/2025).
Menurut Sasmito, kasus yang dikenal sebagai BLBI–BCA Gate masih menyimpan banyak persoalan yang merugikan keuangan negara. Ia menegaskan, pernyataannya selama ini kerap disalahpahami.
“Bukan soal utang BCA, tapi tentang obligasi rekapitalisasi pemerintah sebesar Rp60 triliun ditambah subsidi bunga Rp7 triliun per tahun dari APBN yang diberikan kepada BCA,” ujar Sasmito.
Lebih jauh, ia mengungkapkan fakta penting: “Subsidi bunga itu bahkan diakui langsung oleh Subur Tan, Direktur BCA hingga 2009, saat dikonfrontir dengan saya di Kantor KSP bersama sejumlah pejabat negara. Itu fakta konkret,” tegasnya.
Dugaan Kerugian Negara Capai Rp400 Triliun
Sasmito menjelaskan, saham mayoritas BCA sebesar 51 persen hanya dibeli senilai Rp5 triliun. Padahal, negara sebelumnya sudah menggelontorkan dana Rp60 triliun ditambah subsidi bunga puluhan triliun, serta menikmati dividen jumbo hingga 2024 mencapai lebih dari Rp250 triliun.
“Jika dihitung total, potensi kerugian negara bisa mencapai Rp400 triliun,” ungkapnya.
Ia menilai, keputusan pemerintah menjual saham BCA di era Presiden Megawati Soekarnoputri yang kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan bentuk obral aset negara. Kini, nilai 51 persen saham BCA disebut sudah melonjak hingga Rp600 triliun.
Desakan Nasionalisasi ala Bung Karno
Melihat kondisi tersebut, Sasmito menyerukan agar Presiden Prabowo berani mengambil langkah nasionalisasi sebagaimana pernah dilakukan Presiden Soekarno terhadap Oei Tiong Ham Concern (OTHC), yang kemudian menjadi cikal bakal BUMN Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
“Jika Bung Karno bisa melakukan nasionalisasi, maka Presiden Prabowo juga harus berani mengambil keputusan strategis demi menyelamatkan keuangan negara,” ujar Sasmito.
Ia menegaskan, nasionalisasi tidak perlu mengganggu operasional maupun manajemen BCA. “Kepemilikan saham harus kembali ke negara demi keadilan ekonomi,” tambahnya.
Kritik Keras pada Aparat Penegak Hukum
Selain mendesak nasionalisasi, Sasmito juga mengkritik lemahnya aparat hukum dalam mengusut skandal ini.
“Sejak 2014 hingga 2024, KPK maupun aparat hukum tidak menuntaskan persoalan besar tersebut. Rakyat hanya jadi penonton, padahal kerugian negara sangat besar,” katanya.
Menutup pernyataannya, Sasmito berharap Presiden Prabowo konsisten dengan janji kampanyenya. “Saat ini rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji,” pungkasnya.
