 |
| Suparno Ketua DPW FSPMI Jawa Barat/dok: FSPMI. |
Solidaritas.Online - Pada pertengahan Juli 2025, ribuan buruh Jawa Barat akan menggelar aksi di Gedung Sate, Bandung, sebagai refleksi atas 100 hari kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, yang kini mendekati bulan kelima.
Suparno, Ketua DPW FSPMI dan Exco Partai Buruh Jawa Barat, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk tanggung jawab moral buruh yang telah mengusung Dedi melalui Partai Buruh.
Buruh mengharapkan Dedi tidak hanya fokus mengejar popularitas di media sosial, tetapi juga segera melahirkan Pergub-pergub serta mampu mengoptimalkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menangani isu-isu ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Wahyu Hidayat, aktivis buruh dan pendiri Spirit Binokasih, mengibaratkan aksi ini sebagai pengingat bagi sopir bus untuk kadang injak rem dan berhenti di rest area demi kenyamanan penumpang. Ia menyoroti dua isu utama.
Pertama, kebutuhan Peraturan Gubernur (Pergub), bukan sekedar surat-surat edaran khususnya ketenagakerjaan dan percepatan Universal Health Coverage (UHC) di 12 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Menurut laporan BPJS Kesehatan 2024, hanya 15 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah menerapkan UHC, meninggalkan jutaan pekerja tanpa jaminan kesehatan memadai. Selanjutnya untuk Purwakarta dan Subang, legalitas Upah Minimum Sektoral (UMSK) masih bermasalah karena degradasi nilai secara konstitusional, meskipun negosiasi bipartit telah menyelesaikan beberapa konflik.
Wahyu menekankan bahwa ketegasan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan keadilan upah bagi pekerja.
Aksi ini bukan sekadar demonstrasi, tetapi panggilan untuk kolaborasi, komunikasi partisipatif, serta percepatan Pergub ketenagakerjaan dan UHC.
Data dari Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 40% pekerja di sektor informal masih belum terjangkau jaminan sosial, memperkuat urgensi kebijakan inklusif.
Jawa Barat yang unggul dan sejahtera membutuhkan keberanian Dedi Mulyadi untuk mengambil langkah konkret, didukung oleh solidaritas rakyat.
Meskipun tantangan besar menanti, seperti kompleksitas birokrasi dan keterbatasan anggaran, kolaborasi antara pemerintah, buruh, dan masyarakat dapat mewujudkan provinsi yang adil, bermartabat, dan sejahtera.
Mari bersama langkah perjuangan buruh dengan menghidupkan silih asah, silih asih, silih asuh untuk masa depan Jawa Barat yang lebih baik, langkah demi langkah secara konsisten dengan komitmen yang tak pernah pudar.
(Why)
