 |
| Kejati Lampung limpahkan tiga laporan dugaan korupsi dari LSM GMBI ke Cabjari Krui. Laporan terkait DAK, dana BOS, dan indikasi KKN di Dinas Pendidikan Pesisir Barat. |
Solidaritas.Online - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung resmi melimpahkan tiga laporan dugaan korupsi dari LSM GMBI Provinsi Lampung ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pesisir Barat (Pesibar).
Ketiga laporan tersebut sebelumnya diajukan oleh LSM GMBI pada 30 April 2025, melalui surat bernomor: 094/DPWLSMGMBI/PROV LAMPUNG/01.IV/2025.
Proses pelimpahan ini terkonfirmasi setelah pihak GMBI melakukan penelusuran langsung ke Bidang PTSP Kejati Lampung via pesan WhatsApp.
Berikut isi pesan yang diterima:
"Selamat siang pak, izin pak suratnya sudah di bidang intel dan petunjuk pimpinan laporan pengaduannya dilimpahkan ke Kacabjari Krui, dengan nomor surat sebagai berikut:
1. R-381/L.8.3/Dek.1/05/2025, tanggal 20 Mei 2025
2. R-382/L.8.3/Dek.1/05/2025, tanggal 20 Mei 2025
3. R-425/L.8.3/Dek.1/05/2025, tanggal 26 Mei 2025
Terima kasih Pak 🙏"
Laporan-laporan tersebut memuat dugaan kuat praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), khususnya terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta sejumlah anggaran lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat.
Ketua Wilayah Teritorial (Wilter) LSM GMBI Provinsi Lampung, Heri Prasojo, SH, melalui Humas GMBI, Imausah, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan penanganan laporan tersebut.
“Kami menghormati proses itu dan akan mengawal terus prosesnya sebagai langkah awalnya,” ujar Imausah.
Ia menambahkan bahwa LSM GMBI tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, mereka berencana mendatangi langsung Cabjari Krui untuk mempertanyakan kelanjutan kasus ini.
“Proses itu akan kami kawal terus dan dalam waktu dekat ini kami akan turun ke Kacabjari Krui untuk mempertanyakan kelanjutan progresnya. Dan juga kami akan mengirimkan surat ke Komisi Kejaksaan (KOMJAK) sebagai langkah berikutnya,” tegasnya.
Diketahui, Dinas Pendidikan Pesisir Barat memang kerap disorot publik. Besarnya aliran dana yang mencapai ratusan miliar rupiah membuat sektor ini rawan disalahgunakan.
Laporan LSM GMBI ini menjadi salah satu upaya menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. ***
(Hatami)
