.jpeg) |
| Wali Kota Semarang Agustin/ foto: Pemkot Semarang |
Solidaritas.Online - Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmennya dalam meningkatkan sektor kesehatan melalui program prioritas Semarang Sehat. Program ini tak hanya fokus pada peningkatan layanan, tetapi juga memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Terdapat dua strategi utama dalam pelaksanaan program ini, yakni penambahan kuota peserta Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) serta peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk kelompok pekerja rentan.
Per Mei 2025, jumlah warga Semarang yang telah terdaftar aktif sebagai peserta UHC mencapai 28.562 orang. Pemerintah juga menyiapkan tambahan kuota sebanyak 10.800 peserta setiap bulan mulai Juni hingga Desember 2025. Dengan pola ini, jumlah peserta UHC diperkirakan akan mencapai 230 ribu jiwa di akhir tahun.
Keluhan kesehatan yang paling banyak ditangani melalui program ini adalah penyakit infeksi saluran pernapasan. Hal ini mencerminkan perlunya sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan responsif terhadap penyakit yang sering dialami masyarakat.
Dalam konferensi pers 100 hari kepemimpinan Agustin-Iswar, Wali Kota Semarang Agustina menyampaikan bahwa pemerintah fokus pada penyediaan akses layanan kesehatan, baik dari sisi infrastruktur maupun pembiayaan.
“Kita pastikan masyarakat Kota Semarang dapat melayani kesehatannya dari sisi infrastruktur maupun pembiayaan. Ada penambahan kuota di mana target penambahan hingga 90.000 kepesertaan aktif pada UHC. Realisasi hingga Mei ini sudah lebih dari 30.000 peserta,” jelasnya, Rabu (11/6/25).
Agustina menambahkan, perluasan ini bukan berarti pemerintah berharap masyarakat jatuh sakit, melainkan sebagai bentuk antisipasi agar warga tidak terbebani biaya pengobatan.
“Semarang akan semakin bisa maju apabila masyarakatnya sehat,” imbuhnya.
Tak hanya soal jaminan kesehatan, Pemkot juga memberi perhatian terhadap keselamatan kerja. Lewat program Pijar Semar, sebanyak 7.217 pekerja rentan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Data ini merupakan tindak lanjut dari berbagai masukan masyarakat yang diterima sejak awal masa jabatan.
“Jumlahnya tidak main-main. Ini akan terus didata dan dikembangkan,” tegas Agustina.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot Semarang menggunakan APBD guna membayarkan iuran BPJS bagi para pekerja tersebut. Tak hanya itu, sebanyak 500 pekerja juga memperoleh perlindungan jangka panjang melalui skema BPH JHT.
Agustina juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari peningkatan layanan kesehatan.
“Apa yang kurang dari kesehatan? Sarana. Jadi Pustu (Puskesmas Pembantu) harus ditambah, Puskesmas harus ditambah, rumah sakit juga. Kalau belum bisa nambah, ya bekerja sama dengan rumah sakit swasta,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya kehadiran fasilitas layanan kesehatan yang memadai di setiap wilayah.
“Kalau sekarang masih Pustu, ya meningkat jadi Puskesmas. Yang belum punya, kita bangun Pustunya. Kita ingin hadirkan lembaga kesehatan yang proper,” tutupnya.
