 |
Aktivitas pekerja Sritex saat saat masih beroperasi. (dok Sritex) |
Solidaritas.Online - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang mencatat sebanyak 1.750 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno, menyebutkan bahwa jumlah tersebut sebagian besar berasal dari PHK massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).
"PHK ini bukan karena apa atau suatu masalah, tetapi terbanyak disebabkan karena pailit," ujar Sutrisno, Senin (9/6/2025).
Ia merinci, hingga April 2025, PHK terjadi karena beberapa penyebab: 58 kasus akibat efisiensi karena kerugian, 98 kasus untuk efisiensi pencegahan kerugian, serta 1.207 kasus terkait pailit Sritex.
Selain itu, terdapat 17 kasus karena pelanggaran, 1 kasus karena penggabungan perusahaan, dan 369 kasus disebabkan perpindahan perusahaan.
Mengenai kondisi di Sritex, lanjut Sutrisno, pihaknya sudah menjalin koordinasi dengan serikat pekerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan Himpunan Bank Negara (Himbara).
“Alhamdulillah dari jumlah sekian itu kami berunding bagaimana supaya hak-hak mereka itu tentang jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan hari tua (JHT) kami koordinasi betul, sehingga alhamdulillah dari jumlah 1.200-an itu dapat kami selesaikan dalam waktu hampir 20 hari, di mana tiap hari ada 60 orang,” paparnya.
Ia menambahkan, sebagian kasus PHK juga disebabkan oleh perpindahan lokasi dan kepemilikan perusahaan ke daerah seperti Grobogan, Jepara, dan Ungaran.
Menurutnya, perpindahan tersebut bukan dipicu oleh upah minimum regional (UMR), melainkan karena perusahaan telah memiliki lokasi baru dan melakukan penggabungan usaha di tempat tersebut.
“Bukan karena UMR. Pengusaha sudah sadar bahwa UMR yang baik menunjukkan kualitas perusahaan yang bagus, produksinya tinggi, serta daya saing pekerjanya tinggi,” jelasnya.
Sutrisno mengungkapkan bahwa mayoritas kasus PHK terjadi di sektor industri garmen, yang saat ini menghadapi persaingan ketat dengan negara lain yang menawarkan biaya produksi lebih murah.
Ia juga mencatat bahwa data PHK tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, dengan angka di kisaran 1.000-an.
Untuk menanggulangi dampak PHK, Disnaker Kota Semarang menjalankan program pelatihan bagi generasi muda dan calon wirausahawan baru.
"Kami berharap agar masyarakat dapat berkomunikasi dengan pihak kelurahan untuk mengusulkan pelatihan di tahun berikutnya," ucapnya.
Namun demikian, ia mengakui anggaran program tersebut terbatas, hanya mampu menjangkau 60–90 orang per tahun.
“Kami banyak dari dana APBN. Tapi kena revisi juga, turun. Sebelumnya yang mencapai Rp 1 miliar, sekarang hanya dapat sekitar Rp 800 juta,” tandasnya.
