 |
| Bupati Gatut Sunu Wibowo memastikan distribusi bantuan pangan di Tulungagung tepat sasaran. Sebanyak 149.572 KPM menerima beras dan minyak goreng untuk Februari–Maret 2026. |
Solidaritas.Online - Pemerintah Kabupaten Tulungagung mulai merealisasikan penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Februari hingga Maret 2026 dengan cakupan penerima yang luas. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
Bupati Gatut Sunu Wibowo turun langsung ke lapangan untuk memantau proses distribusi yang berlangsung di Balai Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Rabu (8/4).
Kehadiran orang nomor satu di Tulungagung ini sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat sesuai ketentuan.
Dalam peninjauan tersebut, Bupati menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan mencakup dua bulan sekaligus. Setiap KPM memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan pokok masyarakat.
Jangkauan Luas dan Distribusi Terukur
Data dari Pemerintah Kabupaten mencatat sebanyak 149.572 KPM menjadi sasaran program ini. Total bantuan yang didistribusikan melalui Bulog mencapai 2.991.440 kilogram beras serta 598.288 liter minyak goreng.
Di wilayah Kecamatan Besuki sendiri, jumlah penerima tercatat sebanyak 4.191 KPM. Penyaluran di Balai Desa Keboireng meliputi empat desa dengan rincian distribusi yang telah terealisasi sepenuhnya.
Pengawasan Jadi Prioritas
Meski proses verifikasi data telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Bupati menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Ia juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melaporkan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam penyaluran.
Menurutnya, data penerima bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti kondisi di lapangan, sehingga evaluasi berkala menjadi langkah penting dalam menjaga akurasi penerima manfaat.
Upaya Stabilkan Ekonomi Warga
Program cadangan pangan pemerintah ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di daerah.
Pemerintah daerah pun berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas distribusi bantuan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
(Dadang)
