 |
| KPK melakukan OTT di Ponorogo dan menangkap Bupati Sugiri Sancoko bersama sejumlah pejabat serta pihak swasta dalam kasus dugaan jual beli jabatan. Sebanyak 13 orang diamankan dan tujuh di antaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif. |
Solidaritas.Online - Aroma tak sedap dari praktik jual beli jabatan kembali menyeruak di lingkungan birokrasi daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, bersama sejumlah pejabat tinggi Pemkab serta pihak swasta pada Jumat (7/11) malam.
Sedikitnya 13 orang diamankan dalam operasi senyap tersebut, termasuk adik kandung sang bupati.
Dari jumlah itu, tujuh orang langsung diterbangkan ke Jakarta dan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Sabtu (8/11) pagi sekitar pukul 08.10 WIB untuk menjalani pemeriksaan intensif.
“Yang dibawa ke Jakarta terdiri dari Bupati, Sekretaris Daerah, Direktur Utama RSUD, Kabid Mutasi Setda, serta tiga pihak swasta, salah satunya adik Bupati,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya.
Pejabat Kunci Terjerat
Penangkapan para pejabat teras seperti Sekda dan Dirut RSUD menandakan dugaan korupsi ini tak berhenti pada level bawah.
Keterlibatan Kepala Bidang Mutasi Setda juga memperkuat dugaan adanya praktik jual beli jabatan di lingkaran kekuasaan Ponorogo.
Sumber internal menyebut, OTT ini berawal dari laporan masyarakat yang menyoroti adanya transaksi uang terkait promosi jabatan di sejumlah dinas strategis.
Dugaan itu kemudian dikembangkan hingga KPK menemukan bukti awal yang cukup kuat untuk melakukan penindakan langsung.
Menanti Status Hukum
Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan.
Lembaga antirasuah tersebut diperkirakan akan mengumumkan status hukum dan kronologi lengkap OTT dalam konferensi pers pada sore atau malam hari ini.
Meski detail barang bukti belum diungkap, operasi ini menjadi tamparan keras bagi upaya reformasi birokrasi di Ponorogo.
Kasus ini sekaligus membuka kembali luka lama tentang praktik transaksional jabatan yang selama ini menghantui sistem pemerintahan daerah.
“OTT ini bukti nyata bahwa integritas birokrasi masih menghadapi tantangan besar. Masyarakat berharap KPK menindak tegas tanpa pandang bulu,” ujar salah satu aktivis antikorupsi di Ponorogo yang enggan disebut namanya.
Catatan Merah untuk Pemerintahan Daerah
Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Timur yang terjerat kasus korupsi.
Publik kini menunggu langkah tegas KPK dalam mengusut tuntas jaringan praktik suap yang diduga melibatkan banyak pejabat strategis di lingkungan Pemkab Ponorogo.
Jika terbukti, kasus ini akan menjadi peringatan keras bagi pejabat publik lain agar tidak mempermainkan jabatan sebagai komoditas politik dan ekonomi.
(Dadang)
