 |
| Pengakuan Jerome Polin soal tawaran jadi buzzer DPR menuai sorotan. Pakar UGM minta pemerintah rangkul media, bukan influencer, dalam komunikasi publik. (Foto: Demo Buruh tanggal 28/8) |
Solidaritas.Online - Publik tengah ramai membicarakan pengakuan influencer populer, Jerome Polin, yang mengungkap adanya tawaran untuk menjadi buzzer dalam meredam aksi unjuk rasa terhadap DPR RI.
Melalui akun Instagram pribadinya, @jeromepolin, pada 29 Agustus 2025, Jerome membagikan tangkapan layar ajakan membuat narasi damai.
Ajakan tersebut disebut-sebut melibatkan pemerintah, DPR, Korps Brigade Mobil (Brimob), hingga ojek online.
Fenomena ini langsung menuai sorotan. Sejumlah tokoh masyarakat dan pakar komunikasi menegaskan bahwa pemerintah seharusnya lebih merangkul media massa dibanding mengandalkan influencer dalam menyampaikan pesan kepada rakyat.
Salah satunya datang dari Nyarwi Ahmad, Pengamat Politik UGM. Ia menilai pejabat publik lah yang semestinya menjadi komunikator utama.
“Semestinya para pejabat publik dan pemimpin institusi politiklah yang menjadi influencer dalam mengkomunikasikan kebijakan publik,” ungkap Nyarwi.
“Kalau politisi bergantung pada influencer, ini tidak menunjukkan kemajuan demokrasi,” imbuhnya.
Pesan ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, untuk mengambil alih panggung komunikasi publik.
Para akademisi menilai jalur komunikasi resmi melalui media massa yang kredibel lebih tepat ketimbang menyerahkannya pada pihak ketiga seperti influencer.
