 |
| Proyek rehabilitasi Irigasi Way Bumi Agung di Lampung Utara menuai sorotan. Publik pertanyakan transparansi anggaran miliaran rupiah karena pihak pelaksana dan Balai Besar bungkam. |
Solidaritas.Online - Proyek rehabilitasi Irigasi Way Bumi Agung menuai sorotan publik. Pekerjaan yang menelan biaya miliaran rupiah ini dinilai tidak transparan, bahkan pihak pelaksana maupun Balai Besar Bandar Lampung terkesan bungkam saat dimintai keterangan.
Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, setiap program yang dibiayai APBN maupun APBD merupakan milik publik. Artinya, pengelolaannya wajib transparan agar anggaran akuntabel dan tepat sasaran.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saat tim media Solidaritas mencoba mengonfirmasi, baik pihak pelaksana PT Bajasa Manunggal Sejati maupun Balai Besar enggan memberikan jawaban.
Bahkan, ketika tim media berkunjung ke lokasi proyek di Desa Srijaya, Kecamatan Sungkai Jaya, sempat terjadi adu argumen dengan pihak pelaksana.
Seorang pelaksana proyek bernama Alipiah bahkan melarang awak media mengambil gambar.
“Kenapa abang ambil gambar di proyek irigasi ini? Nanti mengganggu pekerja kami,” ujarnya kepada wartawan.
Larangan itu membuat tim media heran.
“Sudah jelas proyek rehabilitasi Irigasi Way Bumi Agung program pemerintah dan menggunakan anggaran pemerintah, kenapa gak boleh?” balas salah satu awak media.
Tak hanya itu, pihak Balai Besar juga enggan memberikan keterangan meski sudah dihubungi lewat sambungan telepon. Nomor salah satu wartawan bahkan diblokir setelah mencoba meminta penjelasan.
Publik pun mendesak Presiden Prabowo melalui Kementerian PUPR untuk turun tangan meninjau langsung proyek irigasi Way Bumi Agung di Lampung Utara.
Transparansi pagu anggaran dan proses pekerjaan dinilai penting agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
(Yosef)
