 |
| Proyek rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Sri Jaya, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara, disorot publik karena tak dilengkapi papan informasi. Diduga langgar UU KIP dan sejumlah aturan lainnya. |
Solidaritas.Online - Proyek rehabilitasi jaringan irigasi Way Bumi Agung di wilayah Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, menjadi sorotan tajam masyarakat.
Pasalnya, proyek tersebut diduga bermasalah karena tidak ditemukan papan informasi di lokasi kegiatan. Publik pun mempertanyakan transparansi pelaksanaan proyek, termasuk sumber anggaran serta besaran biayanya.
Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Desa Sri Jaya mengungkapkan pentingnya pemasangan papan proyek.
“Sejatinya setiap proyek wajib diberi papan proyek, termasuk proyek desa tanpa terkecuali,” tegas Ketua GP3A.
Ia melanjutkan,
“Melalui papan proyek di lokasi kegiatan, masyarakat bisa mengetahui bentuk dan sumber pembiayaan program. Ini bentuk transparansi publik atas kegiatan pemerintah yang menggunakan APBD maupun APBN,” katanya.
Menurutnya, proyek di Desa Sri Jaya saat ini justru menimbulkan tanda tanya.
“Nah, kegiatan yang sedang berjalan di Desa Sri Jaya Kecamatan Sungkai Jaya menjadi tanda tanya, lantaran proyek tersebut terkesan bodong. Bahkan pihak pelaksana kegiatan ditengarai melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” ujar Ketua GP3A.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tidak hanya UU KIP yang diduga dilanggar.
“Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang diduga dilabrak pelaksana proyek ini. Salah satunya ialah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase/Irigasi, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.06/2021,” pungkasnya.
Di tempat terpisah, Sekretaris dan Bendahara GP3A Desa Sri Jaya juga membenarkan hal tersebut.
“Ya, saya tidak pernah melihat papan informasi di proyek kegiatan rehabilitasi irigasi Way Bumi Agung tersebut, Pak,” ujarnya singkat.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak penanggung jawab pelaksana kegiatan di Kecamatan Sungkai Jaya belum membuahkan hasil hingga berita ini diturunkan. Tak satu pun pihak dapat dihubungi.
Begitu pula dengan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Provinsi Lampung di Bandar Lampung. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, tidak ada respons yang diberikan.
Di lapangan, para pekerja mengaku tidak mengetahui informasi detail mengenai proyek tersebut. “Kami hanya pekerja harian, tidak tahu apa-apa soal proyeknya,” ujar salah satu pekerja.
Proyek yang seharusnya menjadi bentuk upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan air secara efisien ini justru menimbulkan kecurigaan publik karena minimnya informasi dan akuntabilitas.
(Hatami)
