 |
| Pemkab Manggarai resmi menjalin kerja sama strategis dengan RRI Ende untuk memperkuat komunikasi publik yang mendidik dan terpercaya. Langkah ini jadi kunci melawan hoaks dan memperluas jangkauan informasi pembangunan. (Dok: Prokopim manggarai) |
Solidaritas.Online - Di tengah maraknya arus informasi digital yang kerap membingungkan publik, Pemerintah Kabupaten Manggarai memilih langkah taktis dan strategis:
menjalin kemitraan dengan media publik kredibel untuk menyebarkan informasi yang valid dan membangun.
Langkah konkret ini ditandai melalui penandatanganan kerja sama antara Pemkab Manggarai dan Radio Republik Indonesia (RRI) Ende.
Kerja sama ini bukan semata publikasi kegiatan pemerintahan. Lebih dari itu, ini adalah komitmen kolektif untuk menghadirkan informasi yang akurat, berasal dari sumber resmi, dan mencerminkan kerja nyata pemerintah di lapangan.
PLT Asisten 3 Setda Kabupaten Manggarai, Bapak Frumencius L.T. Kurniawan, menekankan pentingnya publikasi terhadap berbagai langkah kecil pemerintah agar diketahui masyarakat.
“Arah kebijakan Pak Bupati sudah jelas, dan itu tidak bisa hanya didiamkan di ruang rapat. Harus dikawal, harus disampaikan,” ujarnya dalam laporan resminya.
Frumencius juga menyebut bahwa RRI adalah mitra strategis dalam membangun komunikasi publik yang masif dan inklusif.
“Kami butuh ruang besar, dan RRI adalah mitra strategis untuk mewujudkannya. Melalui siaran yang menjangkau seluruh daratan Flores dan Bima, suara Manggarai akan sampai lebih jauh,” jelasnya.
Dari pihak RRI, Kepala RRI Ende, Bapak Robinhod Simbolon, menyambut positif kolaborasi ini. Ia menilai kerja sama ini penting untuk melawan disinformasi di tengah era digital.
“Hari ini, banyak informasi berseliweran. Kita sering tidak tahu mana yang benar, mana yang hoaks. Di sinilah pentingnya kerja sama seperti ini. Kami ingin menyiarkan konten yang bukan hanya cepat, tetapi juga terpercaya dan mendidik,” tegasnya.
Meski studio RRI berada di Ende, Robinhod menegaskan bahwa mereka memiliki mandat luas untuk meliput informasi dari wilayah Flores dan Bima, termasuk Manggarai.
“Kami siap membantu menyuarakan kerja-kerja pembangunan, program-program rakyat, dan juga semangat dari para pemangku kepentingan daerah,” tambahnya.
Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit, S.E., M.A., menilai penandatanganan MoU ini sebagai langkah awal membangun ekosistem informasi publik yang sehat dan produktif.
“Kalau ada hal baik diberitakan, kita bertanggung jawab untuk menjaganya. Kalau ada yang kurang diberitakan, berarti kita harus memperbaiki,” tuturnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya etika dalam ruang komunikasi publik. Ia menekankan bahwa penyampaian kritik harus tetap menjaga martabat. “Silakan kritik, tapi jangan bicara soal pribadi, soal suku. Martabat itu penting,” tegasnya.
Lebih lanjut, kerja sama ini membuka peluang kolaborasi lain, seperti pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui platform RRI.
“Kalau aparat kita berkembang, kerja sama akan lebih mudah, dan program-program pun bisa dijalankan lebih efektif,” tambah Hery.
Pada intinya, kerja sama antara Pemkab Manggarai dan RRI Ende ini menjadi wujud nyata penguatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Bupati menegaskan bahwa pemerintah tak alergi terhadap kritik yang membangun.
“Yang penting, cara kita menyampaikan itu menentukan apakah substansi bisa diterima. Kita tidak butuh sanjungan. Kita butuh kebenaran, disampaikan dengan cara yang pantas,” pungkasnya.
Inisiatif ini bukan semata kerja sama media, tetapi bagian dari gerakan besar: membangun demokrasi lokal yang sehat, memperkuat partisipasi publik, serta membentuk karakter masyarakat Manggarai yang kritis, cerdas, dan beretika.
