 | |
| Humas PLTA Kerinci Batang Merangin, H. Aslori Ilham, menegaskan kompensasi untuk warga terdampak proyek telah dibayar sesuai hasil musyawarah bersama. Ia juga membantah isu penurunan populasi ikan akibat proyek PLTA. |
Solidaritas.Online - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kerinci Batang Merangin yang berlokasi di Sungai Tanjung Merindu, Kecamatan Danau Kerinci, kembali menjadi sorotan publik.
Sejumlah warga dari Desa Pulau Pandan dan Karang Pandan menyampaikan protes terhadap dampak proyek tersebut, khususnya terkait kompensasi yang dianggap belum merata.
Menanggapi hal tersebut, Humas PLTA Merangin Hidro, H. Aslori Ilham, menegaskan bahwa pihak perusahaan telah menjalankan kewajiban sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama masyarakat, pemerintah desa, dan tokoh adat.
“Kami telah membayarkan kompensasi kepada warga terdampak berdasarkan hasil musyawarah bersama. Besarannya bukan kami tentukan sepihak, melainkan disepakati bersama seluruh unsur terkait. Semua proses dilakukan secara transparan,” jelas Aslori dalam keterangannya kepada media.
Aslori menyebut, lebih dari 500 Kepala Keluarga (KK) dari dua desa telah menerima kompensasi tersebut. Proses pembayaran mengacu pada data kependudukan yang telah diverifikasi melalui pemutakhiran data, termasuk referensi dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir.
“Kami menggunakan data yang jelas dan sah, baik dari lapangan maupun dari DPT, untuk memastikan kompensasi tepat sasaran. Proses ini dilakukan secara profesional dan terbuka,” tambahnya.
Namun demikian, Aslori mengakui masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum menerima kompensasi. Hal ini terjadi karena adanya permintaan yang tidak sesuai dengan nilai yang telah disepakati dalam musyawarah sebelumnya.
“Ada pihak yang mengajukan kompensasi di luar nilai yang disepakati. Ini sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memancing gejolak. Kami menyayangkan hal itu,” ungkapnya.
Kendati demikian, pihak PLTA tetap membuka ruang dialog dan komunikasi dengan warga yang merasa belum mendapatkan haknya, selama mereka dapat menunjukkan bukti administrasi yang sah dan berasal dari desa terdampak.
Lebih lanjut, Aslori mengajak seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas demi kelancaran pembangunan proyek strategis nasional ini. Ia menekankan bahwa PLTA Kerinci bukan hanya untuk kepentingan Kerinci dan Sungai Penuh, tetapi juga menopang pasokan energi di tiga provinsi sekaligus.
“Proyek ini adalah bagian dari transisi energi bersih nasional. Dampaknya sangat luas dan jangka panjang. Kita harus melihat secara objektif dan tidak terjebak pada kepentingan sesaat,” ujarnya.
Terkait kekhawatiran warga akan berkurangnya hasil tangkapan ikan akibat proyek PLTA, Aslori menepis anggapan tersebut. Ia menyebut belum pernah ditemukan fenomena penurunan populasi ikan, bahkan justru sebaliknya.
“Saat pengerukan aliran sungai dilakukan, justru terjadi peningkatan populasi ikan karena aliran air menjadi lebih lancar dan tidak terjadi pendangkalan. Tidak ada ‘banjir ikan’ apalagi kepunahan,” tandasnya.
Aslori menutup penjelasannya dengan harapan agar seluruh elemen masyarakat dapat melihat proyek ini secara utuh sebagai upaya membangun masa depan yang lebih baik.
“Kami berharap peran serta dan pengertian semua pihak dapat menjadi kunci suksesnya pembangunan ini. Mari bersama kita jaga semangat gotong royong demi kemajuan daerah dan bangsa,” pungkasnya.
(Harpai)
