 |
| Pemkab Tulungagung melepas 83 ASN yang memasuki masa purna tugas pada Maret dan April 2026. Momentum ini menjadi bagian dari regenerasi birokrasi serta dorongan produktivitas pensiunan dan transformasi digital pemerintahan. |
Solidaritas.Online - Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara resmi melepas 83 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa purna tugas. Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pensiun berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (18/2/2026), sebagai bagian dari penataan berkelanjutan sumber daya aparatur.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 39 ASN terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Maret 2026, sementara 44 ASN lainnya memasuki purna tugas per 1 April 2026.
Mereka berasal dari berbagai perangkat daerah, menandai fase penting regenerasi birokrasi di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan berbasis digital.
Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung, Soeroto, memastikan seluruh proses pensiun telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Mulai dari verifikasi administrasi hingga penetapan batas usia pensiun berdasarkan jabatan, seluruh tahapan dinyatakan telah memenuhi ketentuan.
“Proses pensiun berjalan tertib dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Lebih dari sekadar aspek administratif, gelombang purna tugas ini juga menjadi momen transisi pengetahuan dan pengalaman.
Puluhan ASN senior yang pensiun selama ini berperan sebagai penjaga memori kelembagaan dan penggerak teknis birokrasi.
Pemerintah daerah pun dihadapkan pada tantangan alih pengetahuan agar kesinambungan kinerja tetap terjaga.
Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menegaskan bahwa masa purna tugas merupakan capaian tertinggi dalam perjalanan karier ASN.
“Purna tugas adalah garis finis pengabdian yang patut disyukuri. Tidak semua orang mampu mencapainya dengan sehat dan penuh kehormatan,” tuturnya.
Ia juga mendorong para pensiunan untuk tetap aktif di tengah masyarakat serta memanfaatkan masa pensiun sebagai fase baru yang produktif.
Sejalan dengan itu, pemerintah daerah memberikan pembekalan kewirausahaan guna membuka peluang kemandirian ekonomi bagi para ASN yang telah purna tugas.
Penyerahan tali asih dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) turut mewarnai acara tersebut sebagai simbol berlanjutnya ikatan kekeluargaan meski masa kedinasan telah berakhir.
Di sisi lain, purna tugas massal ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mempercepat regenerasi aparatur, penguatan kompetensi, serta transformasi sistem kerja berbasis digital.
Tanpa langkah strategis dan terukur, kekosongan jabatan berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik.
Momentum ini sekaligus menjadi refleksi bersama: penghormatan atas dedikasi para ASN purna tugas dan titik awal pembaruan birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan.
(Dadang)
