 |
| Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, berbeda dengan Muhammadiyah yang menetapkan Rabu, 18 Februari 2026. Perbedaan metode KHGT dan MABIMS kembali menjadi sorotan. |
Solidaritas.Online - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini diambil setelah melalui Sidang Isbat yang digelar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa malam (17/2/2026).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa berdasarkan laporan pemantauan hilal di sejumlah titik di Indonesia, posisi bulan sabit baru belum memenuhi kriteria visibilitas yang disepakati.
"Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan hilal yang memenuhi kriteria MABIMS, maka bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari. Dengan demikian, 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026," ujar Menag dalam konferensi pers usai Sidang Isbat.
Perbedaan Metode: Global vs Lokal
Keputusan pemerintah ini berbeda dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang telah lebih dulu menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Perbedaan ini kembali memicu diskusi publik mengenai dua metode besar yang digunakan di Indonesia.
Berikut adalah poin-poin utama yang mendasari perbedaan tersebut:
•Metode Muhammadiyah (KHGT): Muhammadiyah kini menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Dalam sistem ini, jika parameter keterlihatan bulan terpenuhi di belahan bumi manapun (seperti di Alaska).
Maka awal bulan baru berlaku untuk seluruh dunia. Berdasarkan perhitungan KHGT, syarat bulan baru sudah terpenuhi untuk hari Rabu.
• Metode Pemerintah & NU (MABIMS): Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS (Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura) yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3^\circ dan elongasi 6,4^\circ di wilayah lokal.
Pada pemantauan Selasa sore, posisi hilal di Indonesia masih berada di bawah kriteria tersebut, sehingga secara hukum rukyat, bulan baru belum dianggap masuk.
Imbauan Saling Menghormati
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat Islam untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan ini.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menegaskan bahwa perbedaan penentuan awal Ramadan adalah hal yang lumrah dalam ijtihad fiqih.
"Masyarakat tidak perlu bingung. Bagi yang mengikuti metode Muhammadiyah, silakan memulai tarawih pada Selasa malam. Bagi yang mengikuti keputusan Pemerintah dan NU, tarawih dimulai Rabu malam. Yang terpenting adalah esensi ibadahnya," ungkapnya.
Dengan penetapan ini, warga Muhammadiyah akan mulai berpuasa pada Rabu besok, sementara sebagian besar umat Islam lainnya di Indonesia akan memulai ibadah puasa pada hari Kamis.
(Jemi)
