Solidaritas.Online - Sejumlah warga di Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, mengeluhkan lambannya proses perpindahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang hingga kini belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sosial.
DTSEN merupakan basis data terpadu yang memuat informasi sosial dan ekonomi masyarakat.
Data ini menjadi rujukan utama pemerintah dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial dari pemerintah pusat kepada warga yang tergolong kurang mampu atau rentan miskin.
Masyarakat yang ingin mengakses bantuan sosial wajib terdaftar dalam DTSEN sesuai domisili tempat tinggalnya. Namun di lapangan, sejumlah permasalahan masih terjadi.
Salah satunya dialami warga Kecamatan Sungkai Jaya yang namanya masih tercatat di desa lama, meski telah pindah domisili dan mengajukan perpindahan data. Kondisi ini dinilai menghambat proses pengajuan bantuan sosial di desa tempat tinggal saat ini.
Seorang warga mengaku telah dua kali mengajukan perpindahan data, namun hingga kini belum juga terealisasi.
"Data DTsen saya dulu terdaptar di desa bindu, dan saya sekarang sudah pindah kedesa cempaka, sudah dua kali saya mengajukan perpindahan DTsen saya," ucapnya
Lanjutnya "tapi heranya kok data saya masih ada di bidu belum pindah pindah ke desa yang sekarang, padahal saya ingin mengajukan bantuan sosial, dikarnakan saya hidup besama anak saya yang masih sekolah, jujur saya sudah pisah dengan suami saya," ujar warga kepada awak media Solidaritas, Minggu (15/2/2026).
Warga tersebut mengaku kecewa atas lambannya pelayanan yang dinilai berdampak langsung pada haknya untuk mengakses bantuan sosial.
Ia berharap dinas terkait, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara dan Kementerian Sosial, segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
Menurutnya, pembenahan sistem dan percepatan proses administrasi sangat diperlukan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat rentan yang sangat bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga tersebut.
(Yosef)
