 |
| Foto: Pemkot surabaya |
Solidaritas.Online - Kota Surabaya kembali mengukir prestasi membanggakan. Dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 Provinsi Jawa Timur tahun 2025, Kota Pahlawan berhasil menyabet dua penghargaan bergengsi sekaligus.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam acara yang digelar di Dyandra Convention Center, Selasa (1/7/2025).
Surabaya dinobatkan sebagai Juara 1 Penilaian Kinerja Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak (PPA) Award Provinsi Jawa Timur 2025.
Tak hanya itu, kota ini juga meraih predikat Terbaik 1 dalam Konsistensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) sepanjang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Rachmad Basari, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari arahan dan komitmen kuat Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang terus mendorong inovasi serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak tidak dapat dilakukan sendiri. Harus berkolaborasi dengan beberapa Perangkat Daerah (PD), baik itu Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan PD lain termasuk Kelurahan dan Kecamatan,” ujar Rachmad Basari.
Ia menjelaskan, salah satu inovasi unggulan yang menjadi kunci sukses program ini adalah Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Balai RW. Program ini memberikan ruang konsultasi dan pendampingan keluarga langsung di lingkungan warga.
“Layanan ini satu-satunya di Indonesia. Jadi masyarakat dapat melakukan konseling, dapat melakukan curhat itu di Balai RW yang sudah ada Puspaganya, yang saat ini tersebar di 532 titik Balai RW,” jelasnya.
Sementara itu, dalam penanganan stunting, Pemkot Surabaya menggandeng seluruh elemen, mulai dari kelurahan, kecamatan, perusahaan melalui CSR, hingga peran aktif Kader Surabaya Hebat (KSH) yang mendampingi ibu hamil dan balita.
“Pemkot Surabaya tidak akan berhenti berinovasi dalam pencegahan perkawinan anak usia dini dan penurunan angka stunting,” tegasnya.
Di sisi lain, Rachmad juga menyoroti tingginya angka perceraian di Jawa Timur yang menjadi perhatian serius pemerintah.
“Ini kita juga harus bersiap bagaimana Pemkot Surabaya bisa meminimalisir tingkat perceraian, salah satunya melalui program-program kami terkait dengan ketahanan keluarga,” ungkapnya.
Ke depan, Pemkot Surabaya bertekad memperkuat sinergi lintas sektor dan melibatkan tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam menekan angka perkawinan anak dan kasus stunting. Salah satu langkah nyata yang tengah digencarkan adalah gerakan Kampung Pancasila.
“Seperti yang tengah digaungkan Bapak Wali Kota Eri Cahyadi, yakni untuk mewujudkan Kampung Pancasila di Surabaya. Banyak sektor yang harus disentuh dan masyarakat harus terlibat langsung. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang bergerak, kita berkolaborasi dengan masyarakat untuk mewujudkan Kampung Pancasila,” pungkasnya.
(Cepe)
