 |
| Gambar buruh sedang demo menuntuk kenaikan upah |
Solidaritas.Online - 23 Juni 1948 berkobarlah Pemogokan Delanggu, mogok kerja pertama yang berlangsung di Republik Indonesia.
Belasan ribu buruh musiman perkebunan sisal dan kapas menuntut diiberikan upah setara sekaligus hak atas bahan pakaian serta makanan sebagaimana dinikmati buruh bulanan maupun harian.
Aksi mogok dipimpin SOBSI salah satu bagian dari FDR. Badan Tekstil Negara (BTN) awalnya tidak mau memenuhi tuntutan para buruh dengan dalih negara sedang kesulitan ekonomi.
26 Juni 1948 Serikat Tani Islam Indonesia (STII) yang dibuat oleh Masjumi mengambil alih kerja yang ditinggalkan pemogokan dan membahayakan perjuangan kaum buruh.
Masjumi gencar propaganda dengan sentimen agama bahwa mangkir kerja itu dosa, membuat orang lain merugi itu dilarang agama, serta sentimen-sentimen anti-Kiri lainnya.
Untuk mengambil alih pekerjaan yang pada intinya merusak pemogokan itu, laskar Hizbullah-sayap bersenjata Masjumi sampai adu tembak melawan para pemogok yang dilindungi laskar Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo).
BP KNIP bereaksi dengan membentuk Panitia Angket yang diketuai oleh Sartono. Panitia Angket yang berada persis di bawah Kementerian Perburuhan dan Sosial itu awalnya berhasil mendorong kedua pihak menandatangani Akte Persetujuan.
Namun BTN melakukan sabotase dengan tidak menindaklanjuti mandat itu. Mogokpun tetap berjalan dengan berbagai konflik yang mengiringinya antara BP KNIP BTN dan Lembaga Buruh Tani (LBT)-SOBSI.
Pada 16 Juli 1948, Perdana Menteri Hatta menemui langsung SOBSI, dan menjanjikan semua tuntutan dipenuhi kecuali upah standar sama untuk buruh-buruh baru.
SOBSI berkompromi dan menghentikan mogok. Namun bibit permusuhan antara kaum Kiri-FDR-PKI dengan Masjumi sudah tertanam dan mengakar.
Begitupula kekecewaan lapisan tertentu dari buruh dan tani terhadap perusahaan negara negara yang meskipun beralih kepemilikan dari kolonial ke RI ternyata masih beroperasi dalam logika kapitalisme yang sama, termasuk umumnya juga masih mempekerjakan teknisi maupun administrator serupa yang sebelumnya melayani kekuatan kolonial maupun kapital asing.
(Di lansir dari akun Instagram @arahjuang)
