 |
| Ratusan ribu buruh dari 38 provinsi turun ke jalan pada 28 Agustus 2025. Dari Purwakarta hingga Jakarta, mereka menuntut upah layak, hapus outsourcing, reformasi pajak, hingga pemberantasan korupsi. |
Solidaritas.Online - Ratusan ribu buruh dari seluruh Indonesia turun ke jalan pada Kamis (28/8/2025) dalam aksi damai akbar yang digagas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh.
Aksi ini berlangsung serentak di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota, menjadi simbol kekuatan solidaritas buruh dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.
Di Jakarta, massa buruh memenuhi kawasan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan. Sementara di Bandung, ribuan buruh berorasi di depan Gedung Sate, membawa enam isu utama:
1. HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah),
2. Pembentukan Satgas PHK,
3. Reformasi Pajak,
4. Pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law,
5. Revisi UU Pemilu,
6. Pemberantasan korupsi melalui RUU Perampasan Aset.
Purwakarta Bergerak ke Bandung
Dari Purwakarta, ratusan buruh ikut bergabung ke Bandung dipimpin oleh Wahyu Hidayat, Ketua PC SPAMK FSPMI sekaligus Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Purwakarta.
“Kami berterima kasih kepada KSPI dan Partai Buruh yang tidak hanya berjuang di tingkat konsep dan lobi, tetapi juga melibatkan kami di lapangan. Jika perjuangan hanya berhenti di lobi, ada risiko kepentingan buruh dikorbankan untuk keuntungan elit. Dengan melibatkan akar rumput dalam konsep, lobi, aksi, dan politik, kami merasa menjadi bagian integral dari perjuangan ini,” ujar Wahyu.
Pernyataan ini menegaskan bahwa gerakan buruh sejati tidak boleh melupakan suara pekerja di lapangan.
Tuntutan Buruh: Dari Upah Layak hingga Reformasi Pajak
Aksi ini menegaskan bahwa perjuangan buruh bukan hanya soal upah, melainkan juga martabat dan keadilan.
Outsourcing ditolak karena merugikan pekerja dan melemahkan jaminan kerja layak.
Buruh mendesak kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5%, sesuai hitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diatur putusan Mahkamah Konstitusi.
Dalam bidang pajak, buruh menuntut kenaikan PTKP menjadi Rp7,5 juta per bulan serta penghapusan pajak atas THR, pesangon, dan JHT.
Tuntutan ini dianggap krusial untuk meringankan beban ekonomi pekerja di tengah daya beli masyarakat yang kian menurun.
Komitmen terhadap Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi
Gerakan buruh juga menyentuh isu nasional yang lebih luas, seperti pemberantasan korupsi dan desain ulang sistem demokrasi.
Melalui desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, buruh ingin negara serius memberantas korupsi yang merugikan rakyat.
Sedangkan revisi UU Pemilu 2029 menjadi langkah strategis memperkuat demokrasi agar lebih berpihak pada rakyat pekerja.
Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa aksi ini merupakan respons atas pengakuan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan 15 Agustus 2025, mengenai pengangguran dan turunnya daya beli masyarakat.
Aksi Damai, Suara Buruh untuk Rakyat
Solidaritas buruh dari Purwakarta hingga Bandung, dan dari berbagai daerah di Indonesia, menjadi bukti kekuatan kolektif pekerja.
Aksi yang berlangsung tertib tanpa kekerasan ini menunjukkan bahwa buruh mampu menyuarakan aspirasi dengan cara bermartabat.
Perjuangan ini bukan hanya untuk buruh, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan keadilan sosial dan ekonomi.
Seperti ditekankan Wahyu, keterlibatan akar rumput memastikan suara pekerja tetap menjadi pilar utama perubahan.
